Korea Selatan Ultimatum Facebook

Korea Selatan memang terkenal sebagai salah satu negara yang cukup peduli dengan kebiasaan penduduknya saat mengakses ke dunia maya. Mulai dari upaya untuk memerangi adiksi internet kaum mudanya yang mulai mengkhawatirkan hingga potensi bahaya di dalam sebuah situs jejaring sosial. Setidaknya itu yang berusaha dicapai oleh Korea Selatan dengan mengultimatum Facebook.

Facebook memang mengandung potensi bahaya yang cukup besar. Dengan hadirnya begitu banyak informasi pribadi yang disisipkan para user ke dalam situs ini membuatnya rentan untuk disalahgunakan oleh pihak Facebook itu sendiri. Dan Korea Selatan melihat ini sebagai sebuah ancaman yang harus disikapi. Facebook dianggap telah melanggar Undang-Undang perlindungan privasi dan informasi dalam jaringan yang telah ditetapkan oleh Komisi Komunikasi Korea. Di mana masalahnya?

Mungkin terdengar sederhana, namun bagi Korea Selatan ini adalah sebuah pelanggaran privasi yang cukup berat. Dengan jumlah pengguna yang mencapai 2/3 dari keseluruhan penduduk Korea Selatan, Facebook belum pernah sama sekali mengeluarkan pernyataan secara eksplisit untuk meminta persetujuan bagi setiap user yang mendaftar di situs mereka agar diperbolehkan menggunakan informasi pribadi yang mereka masukkan ke dalam profile mereka. Seperti layaknya ketika menggunakan aplikasi tertentu di Facebook dengan lembar persetujuan yang perlu kita “Allow”. Sejauh yang kita ingat, Facebook sendiri memang belum pernah melakukannya.

Korea Selatan memberikan waktu 30 hari bagi Facebook untuk memasukkan lembaran persetujuan penggunaan informasi tersebut di halaman mereka, khususnya untuk para user di Korea Selatan. Korea Selatan juga meminta jaminan dari pihak Facebook agar informasi pribadi para user tidak sampai jatuh ke tangan pihak ketiga yang tidak memiliki kepentingan. Jika Facebook tidak mampu menyanggupinya, maka sanksi tegas akan diberikan.

Saya sendiri cukup salut dengan upaya Korea Selatan untuk meminimalisir kejahatan dunia maya yang mungkin akan dihadapi oleh para penduduknya, tidak hanya melalui regulasi tetapi juga tindakan yang nyata bahkan terhadap korporat besar dunia. Bagaimana dengan Indonesia?

Source : Digital Trends