Kepolisian Tiongkok Tahan 15.000 Penjahat Internet

Menyusul langkah pemerintah dalam mengetatkan kontrol di bidang internet, kepolisian Tiongkok mengumumkan telah berhasil menangkap sekitar 15.000 orang yang terkait dengan kejahatan internet dan dianggap membahayakan internet.Langkah ini sendiri sudah dicanangkan pemerintah sejak pemerintahan Tiongkok dipegang oleh Presiden Xi Jinping 2013 lalu. Sejak memerintah, Presiden baru tersebut memimpin sendiri dengan usaha yang lebih besar untuk menumpas kejahatan yang terkait dengan internet.

Dari situs Reuters disebutkan bahwa dalam situsnya, Kementerian Keamanan Publik menyatakan bahwa polisi telah melakukan investigasi sebanyak 7400 kasus yang terkait dengan cyber crime namun tidak dijelaskan secara pasti pada periode kapan penangkapan itu dilakukan. Namun berdasar pada kasus yang ada, tertanggal pada Desember lalu.

Bulan lalu negara Tiongkok telah meluncurkan program enam bulan dengan kode ‘Cleaning the Internet’. Menurut Menteri Keamanan Publik, untuk langkah selanjutnya, bagian dari keamanan publik yang terkait akan melanjutkan untuk meningkatkan investigasi mereka dan melakukan tindakan keras pada kejahatan internet. Kampanye program tersebut juga akan fokus pada pemecahan kasus-kasus utama dan menghancurkan gang-gang kejahatan online.

Disebutkan bahwa sapu bersih program ini ditargetkan pada situs-situs yang memberikan informasi ilegal dan membahayakan disamping iklan-iklan yang berbau pornografi, bahan peledak dan senjata api serta perjudian. Secara total polisi menyebutkan mereka telah menginvestigasi sebanyak 66.000 situs.

Tiongkok menjadi  salah satu negara yang menjalankan sensor online dengan mekanisme yang sangat canggih yang disebut dengan Great Firewall. Sensor tersebut memegang teguh pada apa yang bisa dipublikasikan, terutama materi yang berpotensi melemahkan Partai Komunis yang sedang berkuasa. Di bulan Februasi lalu, pengawas internet Tiongkok menyebutkan bahwa mulai 1 Maret mereka akan menyensor akun internet yang meniru orang atau organisasi dan menerapkan persyaratan bagi orang-orang untuk menggunakan nama asli mereka saat mendaftar akun mereka secara online.