Tiongkok Dituduh Banjiri Post Palsu di Media Sosial

Jika Anda adalah orang yang sering menggunakan media sosial, mungkin Anda juga akan mengerti bahwa media sosial yang sama juga memiliki pengaruh kuat terhadap masyarakat, baik pengaruh terhadap iklan maupun pengaruh terhadap opini publik. Hal yang sama rupanya dilakukan oleh Tiongkok, di mana sebuah riset menyatakan bahwa negara Tirai Bambu tersebut telah melakukan banjir post palsu untuk mengubah opini masyarakat umum.

Riset yang dilakukan oleh akademis di Harvard tersebut membocorkan tentang bagaimana negara Tiongkok melakukan banjir post palsu di media sosial dengan bantuan pemerintah dan militer. Setiap tahunnya, terdapat 488 juta post palsu berdasarkan laporan yang dilansir dari BBC. Alasan utama atas pembanjiran post palsu tersebut adalah untuk menemukan serta mengalihkan isu atau konten yang dianggap terlalu sensitif bagi penduduk Tiongkok.

Dalam laporan yang sama, disebutkan bahwa para pembuat post palsu ini membuat baik post maupun komentar yang digubah seolah-olah seperti seorang pengguna media sosial biasa yang melakukan hal tersebut, dan beberapa di antara post tersebut tidak bermaksud untuk melakukan argumen terhadap komentar yang kritikal.

Tim media sosial yang melakukan hal tersebut dinamakan sebagai “Fifty Cent Party” karena dibayar senilai 50 sen untuk setiap post yang dibuat tersebut, dan dikatakan kerap muncul ketika tengah ada isu kontroversial maupun di jam-jam sibuk media sosial.

“Mereka tidak bertindak seolah mendukung pemerintah, pemimpinnya, atau kritik terhadap kebijakan, tidak peduli seberapa tajamnya. Mereka cenderung menghindari isu-isu kontroversial secara keseluruhan.” Tulis laporan riset tersebut. “Dengan membiarkan sebuah argumen cepat mati atau mengubah topik pembicaraan, tindakan ini dinilai lebih efektif ketimbang berargumen balik atau mendapatkan dukungan dari belakang.”

Riset yang dilakukan berdasarkan laporan yang bocor di tahun 2014 tersebut juga menuliskan tentang efektivitas dari pengalihan isu ketimbang melakukan konter argumen dan sensor, sehingga pemerintah bisa mengontrol opini publik tanpa harus melakukan sensor.