Albania Angkat AI Bernama Diella Jadi Anggota Kabinet, Langkah Berani Lawan Korupsi?
Kabar unik datang dari Albania, negara kecil di Eropa ini baru saja perkenalkan anggota kabinet baru bernama Diella. Menariknya, anggota kabinet ini bukanlah manusia, melainkan kecerdasan buatan (AI). Kehadirannya digadang-gadang bakal jadi senjata baru dalam memerangi praktik korupsi di pemerintahan.
Nama Diella sendiri berarti “matahari” dalam bahasa Albania. AI ini resmi diperkenalkan langsung oleh Perdana Menteri Albania, Edi Rama, sebagai bagian dari kabinet kerjanya. Tugas utamanya terbilang penting, yaitu memastikan tender publik di Albania bisa berjalan 100% bebas korupsi.
Ditambah lagi, sangat kecil kemungkinan AI seperti Diella bisa terlibat dalam praktik suap atau penyalahgunaan jabatan. Kabinet AI ini diharapkan mampu menghapus potensi penyalahgunaan dana pengadaan pemerintah, sekaligus membuat proses tender jadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Jika visi ini benar-benar terwujud, kebocoran anggaran pemerintah bisa saja ditekan seminimal mungkin.
Sejumlah pakar anti korupsi juga menilai langkah yang menarik ini. Menurut mereka, AI memang bisa jadi alat baru untuk meminimalkan praktik curang dalam birokrasi. Meski begitu, mereka juga mengingatkan kalau AI tetap tidak bisa dijadikan sebagai solusi instan. Pada akhirnya, teknologi ini hanyalah alat yang tetap butuh pengawasan manusia.

Pro-Kontra Menteri AI Albania
Di sisi lain, keputusan Perdana Menteri ini juga menuai beberapa kritik. Partai Demokrat Albania menyebut inisiatif ini konyol dan inkonstitusional. Pasalnya, konstitusi Albania dengan jelas menyatakan bahwa seorang menteri harus warga negara berusia minimal 18 tahun. Artinya, posisi Diella dalam kabinet lebih bersifat simbolis ketimbang benar-benar sah secara hukum.
Baca Juga: Tren Pelajar di AS, Nge-Hack Sistem IT di Sekolah Sendiri
Terlepas dari pro dan kontra, langkah Perdana Menteri Rama dalam menghadirkan AI di kabinetnya jelas merupakan gebrakan baru. Bisa jadi, Diella hanyalah simbol politik untuk menunjukkan komitmen pemerintah terhadap transparansi. Tapi, tak menutup kemungkinan juga bahwa ini akan jadi awal dari tren baru penggunaan AI di pemerintahan dunia.
Kalau menurut kalian gimana, apakah suatu hari nanti kabinet pemerintahan bisa benar-benar di reshuffle dengan menteri AI?

















