Deal ARM dan Malaysia Senilai Rp4 Triliun Terseret Dugaan Korupsi
Investigasi korupsi kini membayangi kerja sama teknologi antara pemerintah Arm Holdings dan pemerintah Malaysia. Kesepakatan yang sebelumnya diposisikan sebagai upaya memperkuat industri semikonduktor nasional itu kini ikut terseret dalam polemik politik.
Pemerintah Malaysia menandatangani perjanjian dengan Arm pada Maret 2025. Nilainya mencapai 250 juta dolar AS atau sekitar Rp4 triliun yang dibayarkan selama 10 tahun. Melalui kesepakatan ini, perusahaan desain semikonduktor asal Inggris tersebut memberikan lisensi serta transfer pengetahuan teknis kepada perusahaan lokal.
Dugaan Korupsi Dalam Deal ARM dan Malaysia
Namun tiga organisasi non-pemerintah menuding adanya penyimpangan finansial dalam kesepakatan tersebut. Komisi Anti-Korupsi Malaysia, Malaysian Anti-Corruption Commission, kemudian menyita uang tunai sekitar 5 juta ringgit atau sekitar 1,27 juta dolar AS, setara kurang lebih Rp20 miliar, dari sebuah safehouse milik tokoh politik penting di negara itu.
Baca Juga: NVIDIA GeForce RTX 5050 Dikabarkan Dapat Upgrade VRAM ke 9 GB? • Jagat Review
Nama mantan Menteri Ekonomi Malaysia, Rafizi Ramli, ikut dikaitkan dengan penyelidikan. Ia merupakan sosok yang memimpin negosiasi kerja sama dengan Arm. Ramli membantah keterlibatannya dan menyebut penyelidikan tersebut bermuatan politik.
Ramli sendiri mundur dari kabinet pada pertengahan 2025 setelah kalah dalam pemilihan internal partai dari putri perdana menteri untuk posisi nomor dua di partai pemerintah. Sejak saat itu ia menjadi salah satu pengkritik paling vokal terhadap pemerintahan. Dalam sebuah rapat umum di Kuala Lumpur bulan lalu, Ramli bahkan menuduh pimpinan komisi antikorupsi menyalahgunakan kekuasaan.
Tak lama setelah itu, ia mengklaim menjadi target penyelidikan. Ramli menyatakan siap menempuh jalur hukum jika penyelidikan tersebut tidak berujung pada proses pengadilan. Selain dirinya, laporan juga menyebut seorang mantan kepala angkatan darat Malaysia telah ditangkap oleh komisi antikorupsi dalam penyelidikan yang sama.
Penyelidikan ini berpotensi memengaruhi strategi teknologi Malaysia yang sedang berusaha memperkuat industri semikonduktor domestik. Pemerintah sebelumnya menempatkan kerja sama dengan Arm sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan desain chip lokal.
Meski demikian, Kementerian Ekonomi Malaysia menegaskan bahwa kesepakatan dengan Arm merupakan keputusan kabinet dan akan tetap berjalan. Dua perusahaan lokal disebut sudah mendapatkan akses ke IP milik Arm, dan program pengembangan kemampuan desain chip di dalam negeri tetap dilanjutkan.
Di sisi lain, pemerintah juga menyatakan akan bekerja sama dengan komisi antikorupsi dan siap memberikan dokumen maupun keterangan yang diperlukan selama proses penyelidikan.
Kasus ini muncul saat Malaysia sedang berusaha menarik investasi teknologi global. Ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China membuat banyak perusahaan teknologi memindahkan sebagian produksi dari China ke Asia Tenggara, termasuk ke Malaysia.
Dalam situasi seperti itu, polemik politik dan dugaan korupsi tentu bisa memengaruhi kepercayaan investor. Pertanyaannya sekarang, apakah penyelidikan ini hanya dinamika politik dalam negeri, atau benar akan berdampak pada ambisi Malaysia membangun ekosistem semikonduktor sendiri.
More Articles
