Krisis RAM dan SSD, Pemerintah Korea Selatan Bikin Kebijakan Ini!

Harga RAM dan SSD yang makin tidak masuk akal mulai terasa dampaknya ke mana-mana, termasuk ke harga PC dan laptop yang ikut terdorong naik. Korea Selatan melihat situasi ini sebagai masalah serius, karena bukan hanya soal upgrade, tapi juga akses dasar ke perangkat digital. Pemerintahnya pun terpaksa turun tangan supaya kondisi ini tidak menjadi krisis yang berlarut-larut.

Solusi Pemerintah Korea Selatan untuk Krisis RAM dan SSD

Salah solusi yang diambil yaitu dari komputer bekas milik instansi publik. Tahun lalu, sekitar 22 ribu unit dilepas, dan sebagian besar justru dibuang meski masih bisa digunakan untuk kebutuhan ringan. Sekarang bayangkan kalau perangkat-perangkat itu bisa dimanfaatkan lagi, jumlahnya jelas tidak kecil untuk membantu banyak orang.

Pemerintah ingin mengubah cara pandang tersebut dengan mendorong reuse perangkat secara lebih luas. Komputer yang masih layak akan dialihkan ke segmen yang masih membutuhkan, termasuk pelajar yang membutuhkan akses untuk belajar. Di saat harga perangkat baru sedang tinggi, opsi seperti ini terasa jauh lebih realistis.

Dukungan juga tidak berhenti di situ karena bantuan tunai akan ikut diperluas. Keluarga berpenghasilan rendah akan mendapat tambahan subsidi untuk membeli PC, terutama demi kebutuhan pendidikan anak. Harapannya, kenaikan harga tidak langsung memutus akses ke teknologi yang sekarang sudah jadi kebutuhan dasar.

Baca Juga: Efisiensi, GoPro Bakal PHK 23 Persen Karyawannya • Jagat Review

Harga RAM dan SSD Diatur Pemerintah

Di sisi pasar, pemerintah juga mulai memasang radar lebih ketat. Harga RAM, SSD, hingga laptop akan dipantau untuk memastikan tidak ada permainan yang merugikan konsumen. Kalau ditemukan hal yang tidak wajar, investigasi bisa langsung berjalan dan tindakan tegas sudah disiapkan.

Akses internet juga ikut disentuh karena perannya tidak kalah penting. Paket data akan diatur ulang agar pengguna tetap bisa online meski kuota utama sudah habis, dengan kecepatan dasar 400 Kbps. Tidak cepat memang, tapi cukup untuk memastikan komunikasi dan akses informasi tetap berjalan.

Wah, tampaknya pemerintah Korea Selatan cukup jeli melihat krisis yang dialami masyarakatnya. Semoga saja ini bisa dicontoh oleh pemerintah negara-negara lain juga ya? Kalau menurut kalian negara mana yang paling cocok mengadopsi kebijakan seperti pemerintah Korsel ini?

Sumber