Twitter Diblokir di Mesir

Mesir memang sedang mengalami pergolakan politik saat ini. Dengan pergerakan massa dan demonstrasi yang meluas, posisi Mubarak sebagai orang terkuat di Mesir mulai terancam. Kita tidak akan membahas masalah ini dari segi politik, namun yang lebih berhubungan dengan teknologi itu sendiri, khususnya dunia maya. Mesir menjadi salah satu bukti nyata tambahan, bagaimana kekuatan informasi yang bergerak di situs jejaring sosial dapat menjadi senjata yang mematikan. Pemerintahan dunia mulai melihatnya sebagai sebuah ancaman.

Pemerintah Mesir akhirnya memutuskan untuk melakukan blokir akses terhadap situs jejaring sosial Twitter dan berbagai aplikasi yang berhubungan dengannya karena dianggap bertanggung jawab terhadap aksi demonstrasi besar-besaran di negara tersebut. Situs jejaring sosial dengan jumlah pengguna ratusan juta di seluruh dunia itu memang dijadikan sebagai media utama para pendemo untuk saling berkomunikasi dan menghimpun kekuatan, termasuk mengumpulkan massa. Oleh karena itu, Mesir dengan cepat melakukan tindakan pencegahan dengan melakukan blokir terhadapnya.

Kepala Komunikasi Twitter, Sean Garrett mengkonfirmasikan pemblokiran tersebut. Melalui akun PR Twitter yang baru, Garrett menuliskan “We can confirm that Twitter was blocked in Egypt around 8am PT today. It is impacting both Twitter.com & applications” yang sekaligus merupakan jawaban berbagai spekulasi yang sempat beredar tentang masalah akses terhadap Twitter yang terjadi di Mesir. Walaupun demikian, cukup banyak warga Mesir yang mengaku masih dapat mengakalinya dengan proxy dan tetap dapat mengakses Twitter secara tersembunyi.

Sekali lagi, kasus seperti ini menunjukkkan pengaruh yang dapat dihasilkan oleh sebuah situs jejaring sosial jika digunakan secara maksimal. Dari sekadar mengatur event hingga mengumpulkan massa dalam jumlah besar untuk melakukan pergerakan melawan negara dapat dilakukan di sini. Tidak heran jika daftar negara yang memutuskan untuk memblokirnya semakin bertambah. Sebuah dilema dihasilkan, lebih penting ketahanan negara atau hak untuk sebuah kebebasan informasi?