Pabrik Foxconn Ditunda Lagi Karena Pemerintah

Selama ini, salah satu pemasok perangkat mobile terbesar di dunia, Foxconn masih belum bisa memastikan, kapan pihaknya mulai mengerjakan proyek pembangunan pabrik perakitannya di Indonesia. Hingga akhirnya, pemasok asal Taiwan itu mengundurkan waktu lagi terkait keputusan finalnya, menjadi paling lambat Oktober mendatang.

Untuk sekian kalinya, Foxconn jadi tidak konsisten memfinalisasi rencana investasi pabrik senilai US$ 1 miliar. Padahal sejak dua tahun lalu, pemasok utama perangkat Apple itu sudah berkoar-koar akan membangun pabriknya di Tanah Air.

Terakhir kali pada Februari tahun ini, Foxconn mengajukan proposal konkretnya ke Pemerintah Indonesia guna realisasi proyek, paling lambat dalam tiga bulan. Seorang sumber mengatakan, seperti dikutip Reuters, Pemilihan Umum Caleg dan Presiden RI membuat Foxconn kesulitan merealisasikannya setelah bulan April. Mereka masih menunggu pergantian pemerintahan lama terlebih dahulu.

Pemilihan umum untuk presiden sendiri baru akan dilangsungkan pada 9 Juli mendatang. Jajaran parlemen maupun pemerintahan baru pun, benar siap-siap, setidaknya hingga Oktober mendatang. Selain itu Foxconn sendiri, lanjut sumber itu, belum mendapatkan jaminan apapun dari pemerintah saat ini secara insentif, seperti mendapat keringanan pajak.

“Kami masih mengejar proyek agresif dan komunikasi sedang berlangsung. Tetapi itu akan sampai Oktober, baru keputusan kami dapat dibuat. Selama Pemerintah Indonesia yang baru siap, Foxconn pun juga akan siap,” kata seorang sumber ananonim tersebut.

Sumber itu menambahkan, Foxconn sebenarnya masih merasa kebingungan dengan birokrasi yang ada di Indonesia. Pasalnya, mereka mesti berurusan dengan beberapa kementerian, baru proyek bisa terealisasi. Yang baru diketahui saat ini, Foxconn masih terlibat diskusi dengan Kementerian Perdagangan RI.

“Ada empat kementerian berbeda yang harus kita hadapi. Masing-masing dari mereka mengatakann kepada kita hal yang berbeda. Kami tidak mampu memindahkan armada kami ke Indonesia, sebelum jelas, siapa yang akan membuat kebijakan di negeri ini,” imbuhnya yang enggan membocorkan nama empat kementerian tersebut.