Pemerintah Rusia Paksa Aplikasi Telegram Untuk Ungkap Data Personal

Pengadilan tinggi Rusia baru saja mengeluarkan keputusan yang memaksa aplikasi messenger Telegram untuk memberikan data pengguna kepada pihak yang berwajib. Kasus bermula ketika Telegram mengajukan protes terhadap permintaan badan intelijen Federal Security Service (FSB) untuk menyerahkan data pribadi yang berkaitan dengan penggunanya. Protes yang dilakukan pihak Telegram ditolak mentah-mentah oleh Pengadilan Agung Rusia. Pengadilan tersebut memutuskan bahwa Telegram harus “berbagi” data pribadi pengguna dengan FSB atau menanggung resiko diblock di Rusia.

Permintaan FSB untuk meminta data kepada Telegram adalah karena konon katanya aplikasi sangat senang digunakan oleh kelompok militan seperti ISIS. Untuk alasan keamanan, pemerintah Rusia meminta Telegram untuk berbagi kunci enkripsi dan chat history. Telegram berargumen bahwa langkah tersebut akan melanggar hak-hak dari pengguna jasa messenger tersebut.

Telegram memang memberikan kemampuan enkripsi end-to-end yang membuat pesan dalam percakapan antara dua orang  atau percakapan dalam group tidak dapat dibaca pihak lain selain pengirim dan penerima pesan tersebut. Kemampuan inilah yang menjadi momok bagi badan intelejen seluruh dunia karena tanpa kemampuan membaca pesan ini, pihak teroris dapat berkomunikasi dan berorganisasi dengan mudah.

Telegram diberikan waktu 15 hari untuk menuruti permintaaan pemerintah Rusia atau pemerintah akan memblok jasa messenger ini di Rusia.